Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus berlanjut untuk hari kedua di wilayah perbatasan yang disengketakan, mendorong lebih dari 130.000 warga sipil Thailand mengungsi dari rumah mereka di tengah tembakan artileri dan roket.
Kementerian Dalam Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa ratusan desa di tiga provinsi terdekat – Sisaket, Surin, dan Ubon Ratchathani – telah dikosongkan sebagai langkah darurat menghadapi situasi yang memburuk. Ribuan orang kini ditampung di pusat-pusat evakuasi darurat, dengan distribusi makanan dan air bersih yang mulai terhambat.
Bentrokan ini meletus pada Kamis pagi setelah dugaan serangan ranjau darat melukai lima tentara Thailand, yang kemudian dituduh sebagai aksi sabotase oleh Kamboja. Sebagai balasan, pasukan Thailand menembakkan artileri ke wilayah Kamboja dan mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang posisi militer musuh.
“Kami sedang menghadapi krisis kemanusiaan dan keamanan. Serangan terus berlanjut dan risiko terhadap warga sipil semakin meningkat,” ujar seorang pejabat lokal di provinsi Sisaket seperti dikutip The Guardian.
Sementara itu, pemerintah Kamboja mengklaim bahwa Thailand telah menyerang wilayahnya tanpa alasan yang sah dan menyatakan bahwa mereka hanya melakukan tindakan defensif. Di sisi lain, Thailand menegaskan bahwa tindakan mereka adalah respons terhadap ancaman langsung dan pelanggaran wilayah.
Bentrok ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk sekolah dan rumah sakit. Sejumlah organisasi HAM internasional memperingatkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional apabila serangan terhadap fasilitas sipil terus berlangsung.
Para pengamat menilai bahwa konflik ini jauh lebih dalam dibanding sekadar sengketa perbatasan. Terdapat tekanan politik dalam negeri di kedua negara yang mendorong eskalasi militer ini, termasuk ketegangan antar elite politik dan sentimen nasionalisme yang terus dipanaskan oleh media lokal.
Hingga kini, belum ada indikasi bahwa mediasi dari pihak luar seperti ASEAN, PBB, atau negara-negara besar akan diterima oleh kedua belah pihak. Pemerintah Thailand menolak campur tangan asing dan menyatakan akan menyelesaikan konflik secara bilateral. (ede)
