Samarinda — Suasana di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur memanas pada Jumat siang, saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dengan konvoi sepeda motor dari titik kumpul di Taman Samarendah, massa aksi menyuarakan keresahan publik atas berbagai indikasi penyimpangan yang mereka nilai mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Praktik KKN adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Kami, mahasiswa, akan terus mengawal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Faisal Hidayat, Koordinator Aksi, dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung penuh semangat ini turut diwarnai pembakaran ban bekas dan pembagian selebaran berisi tuntutan dan sorotan tajam terhadap dugaan penyimpangan. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah dugaan pengambilan fee ilegal dalam kegiatan proyek-proyek pemerintahan.
“Kami mendapat informasi bahwa ada inisial BR yang berperan sebagai operator lapangan, dan diteruskan ke pihak berinisial H. Ini adalah pola kerja gelap yang harus dibongkar! Kami desak Kejaksaan Tinggi Kaltim turun tangan!” seru Faisal.
Lebih lanjut, massa juga menyinggung potensi kolusi antara pejabat daerah dengan terpidana kasus pajak, Rafael Alun, dalam memanipulasi laporan pajak sejumlah perusahaan yang beroperasi di lingkar kekuasaan Pemprov Kaltim.
“Jika benar ada keterlibatan pejabat tinggi Kaltim dengan terpidana pajak, ini bukan sekadar pelanggaran administratif—ini adalah skandal! Harus ada penyelidikan menyeluruh dan transparan,” tegas orator aksi lainnya, Rijal.
AMAK Kaltim menuntut agar Gubernur Kaltim bersikap terbuka dan akuntabel, serta segera membersihkan jajarannya dari pihak-pihak yang diduga bermain dalam praktik korupsi.
“Kami ingin Kalimantan Timur bersih. Kami ingin roda pemerintahan dijalankan tanpa permainan kotor yang menguntungkan segelintir elit. Sudah cukup rakyat menjadi korban!” tambah Rijal. Massa yang dikawal kepolisian ini berjanji akan terus melakukan konsolidasi dan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tak digubris. (ede)
