Samarinda — Malam Sabtu di Pendopo Lamin Etam terasa berbeda. Alih-alih rapat resmi atau pidato panjang lebar, Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud—yang akrab disapa Harum—menggelar silaturahmi bersama para pimpinan organisasi wartawan, pemimpin redaksi, hingga jurnalis dari berbagai media.
Acara berlangsung santai. Di momen seperti ini, diskusi mengalir lepas—mulai dari isu infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan di perbatasan, transparansi APBD, hingga program “Gratispol” yang banyak dibicarakan warga.
“Kalau dihitung-hitung, waktu efektif saya kerja ini baru empat bulan. Setelah dilantik, saya ikut retreat di Magelang delapan hari. Habis itu ibadah umrah dan haji, sekitar tiga minggu. Belum lagi libur nasional,” kata Harum sambil tertawa ringan.
Dalam diskusi yang penuh keakraban itu, Harum menjelaskan soal APBD Kaltim yang kerap dikira “gede banget”, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dari total Rp20 triliun APBD, sekitar Rp7 triliun langsung ‘terkunci’. Ada dana BLUD rumah sakit, bagi hasil ke kabupaten/kota, hingga dana pokir DPRD Kaltim. Belum lagi sisa anggaran atau Silpa dari OPD seperti Dinas Kehutanan dan PUPR yang tidak bisa dielakkan karena keterlambatan transfer dana dari pusat.
“Silpa ini memang bukan karena malas atau tidak kerja. Tapi karena sistem yang berjalan seperti itu. Jadi mohon teman-teman media bisa bantu luruskan ke masyarakat,” harapnya.
Gubernur juga menyoroti bagaimana peran wartawan sangat penting dalam membangun persepsi publik. Selain itu pertanyaan dilontarkan Wartawan senior Munanto dari Jurnal Borneo langsung angkat tangan, menyinggung soal program Gratispol (gratis sekolah dan berobat) yang masih banyak dikeluhkan.
Harum mendengarkan dengan seksama dan menjawab bila program ini baru dan langsung di genjot, jadi diperlukan penambahan sana sini apabila masih dirasa kurang. Apalagi ketika dia baru saja menjabat anggaran sudah berjalan. “Pelan-pelan kita tambah mana yang kurang,” ujarnya. Pertanyaan lain juga berkaitan dengan pokir dewan yang diinformasikan ditiadakan. Hal tersebut dianggap Harum tidak benar walaupun memang terjadi efesiensi dengan besaran pokir saat ini.
Silaturahmi malam itu ditutup dengan santap malam bersama. Komunikasi tersebut diharapkan dapat membangun sinergitas antara pemerintah dan kawan-kawan media di Kaltim. (ede)
