Jakarta — Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali melancarkan aksi unjuk rasa, kali ini di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Panglima Polim, Jakarta, pada Selasa (31/7/2025). Mereka menuntut Kejagung segera mengusut tuntas berbagai dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, dalam rilis yang didapat media ini, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari protes sebelumnya yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam aksinya di Jakarta, AMAK membawa enam tuntutan utama, salah satunya menyangkut sosok misterius berinisial “H” yang diduga kuat mengintervensi kebijakan pemerintahan daerah.
“Kami mendesak Kejagung memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim atas keterlibatan inisial H yang selama ini diduga menjadi aktor pengendali di balik kebijakan strategis Pemprov,” ujar Faisal.
Selain itu, AMAK juga meminta Kejagung menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Selain itu program kerja Pemprov Kaltim yang diduga tidak selaras dengan visi dan misi pemerintahan. Dan dugaan manipulasi laporan pajak oleh perusahaan swasta yang berkantor di Samarinda.
Salah satu sorotan utama AMAK adalah proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim. Mereka menilai proyek tersebut sarat kejanggalan dan harus diaudit secara investigatif.
“Kami minta Kejagung mengaudit dari hulu ke hilir. Dari sumber dana, proses tender, hingga kontraktor pelaksana,” tegas Faisal.
Tuntutan lainnya yang diajukan adalah permintaan agar Kejagung memeriksa Pemprov dan DPRD Kaltim secara menyeluruh, mengingat dugaan praktik KKN yang semakin kuat di dua lembaga tersebut.
Dalam aksinya, perwakilan AMAK Kaltim sempat diterima secara resmi oleh Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Kejagung RI, dan menyerahkan laporan tertulis berisi dugaan praktik korupsi di Kalimantan Timur.
“Kami akan terus mengawal. Kalimantan Timur bukan ladang bagi koruptor, dan Kejagung harus bertindak tegas,” tutup Faisal. (ek)
