Penajam — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, belum lama ini mengeluarkan pernyataan tegas yang menyasar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Dalam apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Mudyat menyerukan perubahan mendasar dalam budaya kerja birokrasi: meninggalkan pola pikir “kerja cari proyek” dan menggantinya dengan orientasi pada kinerja nyata.
Menurut Mudyat, masih banyak pejabat yang melihat jabatan sebagai rutinitas atau sekadar posisi aman tanpa tanggung jawab substansial. Ia menyoroti perilaku sebagian aparatur yang memprioritaskan perjalanan dinas, namun tidak diiringi dengan pelaporan yang transparan dan berbobot.
“Jabatan ini amanah, bukan sekadar tempat mencari aman atau jalan-jalan. Saya tidak butuh laporan perjalanan dinas yang hanya berisi foto-foto selfie. Saya butuh hasil yang bisa kita lihat dan rasakan manfaatnya,” tegasnya.
Mudyat juga mengkritik fenomena “budaya copy-paste” dalam penyusunan rencana kerja. Ia menilai banyak program hanya diulang dari tahun ke tahun demi menyerap anggaran, tanpa inovasi dan terobosan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, praktik semacam ini membuat APBD tidak termanfaatkan secara optimal, sementara masyarakat belum merasakan perubahan signifikan.
“Rencana kerja yang sama dari tahun ke tahun hanya membuat kita jalan di tempat. Saya ingin pejabat berpikir kreatif, menghasilkan gagasan baru, dan berani mengambil langkah yang memberikan dampak langsung,” ujarnya.
Pernyataan Mudyat Noor ini menjadi sinyal bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap kinerja pejabat di lingkup Pemkab PPU. Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi pejabat yang tidak menunjukkan hasil signifikan, termasuk praktik-praktik yang merusak integritas birokrasi seperti jual beli jabatan.
Bupati menyampaikan, langkah ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Dengan perbaikan budaya kerja, diharapkan tercipta birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Mudyat menutup arahannya dengan mengajak seluruh aparatur untuk memusatkan energi dan sumber daya pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta inovasi kebijakan yang pro-rakyat.
“Tugas kita adalah menghadirkan solusi, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas ini, Mudyat Noor berupaya membangun pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memutus rantai budaya kerja yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi. (ek)
