Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memerangi praktik korupsi dan monopoli ekonomi dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan istilah baru, “serakhnomics”, untuk melabeli gaya bisnis serakah yang mengeruk keuntungan melalui manipulasi harga, monopoli distribusi pangan, hingga perampasan lahan negara.
Menurut Prabowo, pemerintah telah berhasil menyelamatkan potensi kebocoran anggaran sebesar 18,5 miliar dolar AS, merebut kembali 3,1 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal, serta menyita keuntungan kartel pangan senilai 6,1 miliar dolar AS per tahun. Ia menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu. “Tidak ada pihak yang kebal hukum. Tidak peduli seberapa kuat atau kaya, negara akan hadir menegakkan keadilan,” ujarnya.
Pidato ini mencuat di tengah sorotan publik atas sejumlah kasus besar yang belakangan ramai, mulai dari dugaan korupsi tata niaga beras, praktik kartel gula, hingga skandal keuangan di sektor energi yang menyeret pengusaha dan pejabat tinggi. Pola serakhnomics, kata Prabowo, adalah akar masalah yang menyebabkan rakyat kecil dirugikan dan negara kehilangan triliunan rupiah.
Pengamat politik Indonesia Azhari Hafid menilai istilah baru yang dilontarkan Prabowo sarat makna politik. Menurutnya, “serakhnomics” seolah mematahkan istilah “Jokowinomics” yang sempat populer di era Presiden Joko Widodo. “Entah kebetulan atau tidak, apa yang disampaikan Prabowo menyinggung realitas selama ini, di mana kebocoran anggaran dan praktik korupsi semakin menggila. Agak aneh memang, serakhnomics versus Jokowinomics. Apa yang disampaikan Prabowo adalah sindiran halus,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Muda Kantor Staf Presiden ini.
Pernyataan itu mempertegas bahwa arah pemerintahan Prabowo bukan sekadar melanjutkan, tetapi juga mengoreksi warisan kebijakan ekonomi pendahulunya. Dengan menekankan perang melawan kartel pangan dan praktik rente, Prabowo ingin menunjukkan reformasi birokrasi yang lebih bersih, tata kelola anggaran yang lebih ketat, serta keberpihakan negara terhadap rakyat. (ah)
