Penajam – Aksi damai digelar puluhan mahasiswa bersama organisasi masyarakat di depan Kantor DPRD dan Polres PPU, Selasa (2/9/2025) sore. Massa menuntut penyelesaian berbagai persoalan yang mereka nilai tak kunjung ditindaklanjuti, baik skala nasional maupun lokal.
Koordinator aksi dari GMNI Balikpapan, Maha Sanjaya, menyampaikan isu nasional yang diangkat berkaitan dengan maraknya korupsi aset negara yang tidak pernah diselesaikan melalui jalur hukum. “Banyak aset yang dirugikan karena praktik korupsi, namun kasusnya tidak pernah tuntas baik secara pidana maupun perdata,” katanya.
Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti keterlambatan pembayaran gaji pekerja, lemahnya penindakan terhadap perusahaan yang melanggar hak masyarakat, serta belum optimalnya pemenuhan hak guru di PPU. Menurut mereka, kondisi ini menciptakan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.
Maha menegaskan, DPRD sudah melakukan langkah-langkah awal, tetapi masih banyak kelalaian yang perlu diperbaiki. “Kami minta dewan dan pemerintah serius, jangan setengah hati. Semua masalah dengan perusahaan nakal di PPU harus diselesaikan tuntas,” ujarnya lantang.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah daerah menetapkan standar gaji yang layak bagi guru, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta memastikan penggunaan APBD dilakukan secara transparan. Mereka juga menekankan pentingnya membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
Selain itu, mereka meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang menunggak upah, tidak membayar sesuai UMK, dan mengabaikan kewajiban memberikan BPJS kepada pekerja. Massa menilai lemahnya pengawasan pemerintah membuat pelanggaran tersebut terus berulang.
Aksi ini mengangkat tema “Penajam Gelap”, sebagai simbol protes terhadap kondisi daerah yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran maupun kebijakan publik. Mahasiswa menekankan bahwa aksi mereka bukan sekadar seremonial, melainkan dorongan agar ada perubahan nyata.
Sementara itu, saat demo berlangusng Polres PPU menurunkan 150 personel gabungan yang terdiri dari 100 anggota kepolisian, 20 prajurit TNI, dan 30 personel Satpol PP. Mereka disebar di jalur konvoi, titik aksi, hingga objek vital pemerintahan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. “Tugas kami memastikan aksi berjalan aman dan tertib. Aparat hadir bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak terpancing emosi dalam bertugas. “Laksanakan tugas dengan hati. Kita hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus penegak hukum bila ada pihak yang mencoba mengganggu Kamtibmas,” tutupnya. (ek)
