Jakarta– Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama para gubernur se-Indonesia. Isu ini dibahas serius dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta.
Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud atau Gubernur Harum, menyatakan optimisme setelah berdialog langsung dengan Menkeu.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah APBN Perubahan segera disinkronkan,” tegas Harum.
DBH Kaltim Anjlok
Harum menegaskan, Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam pantas mendapat perhatian lebih besar. Ia menjelaskan, Kaltim sebelumnya menerima DBH sekitar Rp6–7 triliun. Namun tahun ini, alokasi DBH anjlok drastis menjadi hanya Rp1,6 triliun.
“Bapak Menteri berpikir out of the box di tengah tantangan ekonomi global. Peluang peningkatan DBH untuk Kaltim tetap ada,” ujarnya.
Kekhawatiran Bersama Gubernur
Hampir seluruh gubernur menyampaikan kekhawatiran serupa. Mereka menilai penurunan DBH berpotensi menghambat pembangunan daerah dan proyek strategis. Karena itu, forum tersebut difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyatukan visi kebijakan, dan memastikan alokasi anggaran tetap optimal.
Kaltim Dukung Pembangunan Nasional
Gubernur Harum menegaskan bahwa program pembangunan daerah selalu sejalan dengan prioritas nasional.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga berarti sukses pembangunan nasional,” tutup Harum.
