Jakarta – Sebanyak 18 Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari Selasa (7/10/2025). Kedatangan mendadak ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Para kepala daerah menilai kebijakan pemotongan tersebut, yang diklaim mencapai rata-rata 20-30% di tingkat provinsi dan bahkan hingga 60-70% di beberapa kabupaten, berpotensi memicu krisis fiskal dan melumpuhkan pembangunan di daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan kekhawatiran para kepala daerah setelah pertemuan. Ia menyebutkan, dengan alokasi yang ada saat ini, dana yang diterima daerah hanya cukup untuk belanja rutin, sementara kebutuhan infrastruktur terancam.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin,” ujar Sherly di Jakarta.
Ia mencontohkan, daerahnya mengalami pemangkasan besar, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH). “Pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, yang menegaskan bahwa pemotongan TKD akan berdampak luar biasa pada APBD, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. “Ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami di 2026. Apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah. Ini berdampak luar biasa,” kata Al Haris.
Respons Menkeu: Evaluasi di Tahun 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa merespon protes tersebut dengan responsif, namun tetap menggarisbawahi kondisi fiskal nasional. Purbaya menjelaskan, pemotongan dilakukan untuk menjaga APBN tetap sehat.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi,” jelas Menkeu Purbaya, memberikan harapan bahwa tambahan TKD dimungkinkan jika penerimaan negara membaik.
Purbaya juga memastikan pemerintah akan mengutamakan optimalisasi belanja dan penerimaan negara. “Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya nggak bisa. Yang bisa, saya akan optimalkan belanja dulu,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut berakhir dengan janji dari Menteri Keuangan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan TKD 2026. (ek)
