Samarinda mendorong agar Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) ikut masuk dalam skema tricity yang terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Usulan itu menguat karena kebutuhan pangan, logistik, dan layanan publik di kawasan penyangga IKN dinilai tak bisa dipikul oleh satu wilayah saja.
Dalam kerangka itu, Samarinda melihat kerja sama lintas daerah sebagai cara paling realistis untuk menjaga rantai pasok tetap efisien. Kukar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan wilayah penyangga produksi, sementara PPU berada paling dekat dengan pusat pemerintahan baru. Jika keduanya terhubung dalam satu perencanaan, distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, dan layanan dasar bisa disusun lebih rapi.
Konsep tricity juga memberi peluang agar pembangunan IKN tidak hanya terpusat di inti kawasan, tetapi menyebar ke kota-kota sekitar yang memang sudah menjadi bagian dari ekosistem harian. Dengan pendekatan itu, Samarinda berperan sebagai simpul administrasi dan jasa, Kukar menopang produksi pangan dan ruang wilayah, sedangkan PPU menjadi penghubung dekat ke kawasan inti IKN.
Di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas proyek yang terus bergerak, tantangan utama justru ada pada sinkronisasi kebijakan. Tanpa koordinasi antardaerah, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak seimbang: kebutuhan pangan naik, biaya logistik membengkak, dan tekanan pada infrastruktur semakin besar. Karena itu, gagasan menjadikan Samarinda, Kukar, dan PPU sebagai satu poros pembangunan dinilai masuk akal untuk dibahas lebih serius.
Bagi warga, skema seperti ini bukan sekadar istilah perencanaan. Jika dijalankan dengan baik, manfaatnya bisa terasa langsung: pasokan bahan pangan lebih stabil, konektivitas antardaerah lebih lancar, dan peluang usaha lokal ikut terbuka. Pada akhirnya, IKN tidak tumbuh sebagai pulau yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pusat baru yang ditopang wilayah sekitarnya.