Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pengurangan genangan banjir seluas 30.000 hektare hingga tahun 2030. Upaya ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp380 miliar dan strategi pengendalian yang menekankan pendekatan komprehensif.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pentingnya rencana aksi konkret dalam penataan daerah aliran sungai (DAS), tidak hanya berhenti pada penyusunan masterplan.
“Kita perlu action plan yang jelas untuk mengelola DAS di Kaltim,” kata Seno saat FGD tentang penyusunan Masterplan Pengelolaan Sub DAS Karang Mumus di Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Pemprov Kaltim juga telah mengajukan usulan anggaran Rp867,54 miliar ke Kementerian PUPR untuk menyelesaikan penanganan banjir dari Muara hingga Bendungan Lempake pada 2026. Dari jumlah itu, Rp231,53 miliar dialokasikan khusus untuk enam segmen penanganan banjir Sungai Karang Mumus, dengan target reduksi banjir seluas 239 hektare.
Secara keseluruhan, total kebutuhan investasi untuk infrastruktur pengendalian banjir di Kaltim diperkirakan melampaui Rp1,1 triliun. Dana itu mencakup pembangunan tanggul, pintu klep, rumah pompa, hingga sistem drainase dan irigasi.
Sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR juga menjadi bagian penting strategi pengendalian banjir di empat wilayah sungai prioritas: WS Berau Kelay, WS Karangan, WS Mahakam, dan WS Kendilo. Menurut Seno, pengelolaan optimal di keempat wilayah tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pengendalian banjir di Kaltim.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi program dinilai masih menjadi tantangan utama. Sebagai langkah konkret, Pemprov mendorong BWS segera menjalin kerja sama dengan Pemkot Samarinda untuk optimalisasi Waduk Benanga, termasuk pemanfaatan lahan 20 hektare sebagai lokasi pembuangan sedimentasi.
Program pengendalian banjir ini juga melibatkan pembangunan drainase di kabupaten/kota (68% ditangani provinsi), rehabilitasi pantai kritis sepanjang 7,3 km senilai Rp355 miliar, dan pengelolaan air baku.
Ketua ULS TESD Universitas Mulawarman, Rachmat Budi Wijaya Suba, menyampaikan dukungan akademik diberikan lewat enam tim ahli multidisiplin, mulai dari aspek lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan, hingga pengelolaan limbah.
