Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi tekanan politik internal menyusul sorotan tajam terhadap sejumlah menteri yang dinilai kerap membuat kegaduhan. Menteri-menteri tersebut adalah mereka yang memiliki hubungan kuat dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Isu loyalitas ganda memunculkan kekhawatiran akan munculnya “dua matahari” di pemerintahan, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas kabinet.
Isu ini kembali mengemuka setelah sejumlah menteri seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian muncul dengan berbagai kontroversinya.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai langkah beberapa menteri sebagai bentuk loyalitas ganda yang bisa merusak citra pemerintahan Prabowo. Ia mencontohkan langkah Mendagri Tito Karnavian yang mengubah batas administratif empat pulau, yang sempat memicu ketegangan antara Aceh dan Sumatera Utara.
“Dengan langkah yang diambil Mendagri, telah menyebabkan kegaduhan politik dan citra negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Hasyibulloh.
Ancaman Stabilitas Kabinet
Isu loyalitas ganda ini disebut sebagai gejala dari fenomena “matahari kembar” dalam pemerintahan: dua pusat pengaruh dalam satu kabinet. Tokoh-tokoh politik seperti Guntur Romli, politisi PDIP bahkan menyebut beberapa menteri masih bekerja dengan orientasi kepada pemerintahan sebelumnya, bukan kepada presiden yang menjabat.
“Sikap seperti ini bukan hanya tidak etis, tapi juga melemahkan kekuatan kabinet yang seharusnya solid mendukung visi presiden,” ujar Guntur.
Pengamat intelijen Amir Hamzah juga menilai bahwa dominasi loyalis Jokowi dalam kabinet bisa menimbulkan faksi dan kebijakan yang saling bertabrakan. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas untuk mencegah kabinetnya menjadi ladang tarik menarik kepentingan politik lama.
Desakan Reshuffle Meningkat
Gelombang kritik ini semakin memperkuat desakan reshuffle kabinet. Hasyibulloh Mulyawan menyatakan bahwa restrukturisasi diperlukan demi menjaga arah pemerintahan tetap selaras dengan visi Presiden Prabowo.
Sejumlah pengamat lain menilai bahwa reshuffle akan menjadi ujian kepemimpinan Prabowo dalam membentuk kabinet yang sepenuhnya bekerja untuk rakyat dan bukan untuk agenda politik masa lalu.
“Kalau reshuffle tidak dilakukan, maka potensi kegaduhan akan terus berulang. Ini bukan soal balas budi, tapi soal konsistensi pemerintahan,” ujar Sukarno Widodo, analis politik Universitas Indonesia.
Polemik ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Prabowo yang baru berjalan satu tahun. Di tengah upaya konsolidasi program nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial, isu loyalitas internal justru dapat menjadi hambatan terbesar.
Para analis menyebut, jika tidak segera ditangani, kabinet ini berisiko menjadi tidak efektif dan terbelah arah, karena keputusan strategis bisa tersandera oleh ketidakharmonisan internal.
