Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya menjadikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen strategis dalam mentransformasi wilayah-wilayah bekas tambang menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melalui akun resmi Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa CSR tidak lagi hanya dilihat sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi harus menjadi pendorong perubahan struktural di tingkat lokal.
“CSR kita arahkan untuk mendorong transformasi wilayah tambang menjadi wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkemakmuran,” demikian pernyataan dalam unggahan resmi Instagram @pemprov_kaltim, Sabtu (28/6).
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun struktur ekonomi lokal yang mandiri serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat pasca aktivitas pertambangan.
Dalam kebijakan barunya, Pemprov Kaltim mendorong perusahaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberlanjutan pembangunan. CSR diarahkan agar tepat sasaran dan berdampak nyata pada kualitas hidup warga sekitar, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga pelestarian lingkungan.
Program ini selaras dengan agenda nasional pembangunan hijau dan visi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan.
