Catatan : Bono Irawan
Banjir kini bukan hanya menjadi bencana tahunan, tapi sudah menjadi masalah struktural dan sosial yang terus berulang di Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Samarinda, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), genangan air yang dulu dianggap “musiman” kini menjadi momok yang makin sulit dihindari.
Di Balikpapan, kawasan MT Haryono sudah lama dikenal sebagai titik merah banjir. Hal serupa terjadi di Samarinda Seberang dan Sepaku di kawasan IKN. Tak hanya menenggelamkan rumah warga, banjir seringkali membuat akses jalan lumpuh dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Meski pemerintah sudah mengupayakan pembangunan drainase, kanal, hingga normalisasi sungai, faktanya air tetap meluap. Kepala BMKG Balikpapan, dalam sebuah pernyataan beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa faktor cuaca ekstrem juga makin sulit diprediksi.
Intensitas hujan di wilayah pesisir Kalimantan Timur memang cenderung meningkat beberapa tahun terakhir. Ini efek perubahan iklim global yang memengaruhi pola hujan dan debit air
Namun, faktor manusia tetap menjadi salah satu penyebab terbesar. Salah satunya adalah kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan.
Dan Sekuat apa pun infrastruktur dibuat, kalau perilaku masyarakat tidak berubah, banjir akan tetap terjadi. Sampah yang menyumbat drainase adalah faktor paling sering ditemukan di lapanganDi sisi lain, pengamat tata ruang dan lingkungan, Dr. Maria Sutrisno, menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan banyak sektor:
Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan betonisasi dan kanal. Harus ada pengendalian tata guna lahan, penghijauan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pembangunan di daerah rawan banjir
Jika semua pendekatan teknis dan struktural sudah dilakukan namun banjir tetap melanda, satu hal yang paling penting —dan kerap dilupakan—adalah kehadiran moral dari pemimpin daerah.
Sebagai warga, saya percaya pemimpin yang hadir langsung ke lokasi banjir membawa dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Bukan sekadar untuk memberi bantuan, tetapi menunjukkan bahwa mereka peduli, hadir, dan merasakan langsung beban warga.
Di tengah banjir dan penderitaan, kehadiran kepala daerah, camat, atau lurah bisa memberi harapan bahwa rakyat tidak dibiarkan berjuang sendirian. Dalam kondisi darurat, empati lebih penting daripada retorika.
Saya berharap Kalimantan Timur bisa segera memiliki konsep penanggulangan banjir yang holistik — yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga edukasi lingkungan, penataan ruang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang benar-benar hadir dan tanggap.
Karena banjir bukan hanya soal air yang tumpah. Ia adalah potret dari sistem yang belum berjalan sebagaimana mestinya. (ede)
