Oleh siapa pun juga—yang sehat pikirannya.
Saya mengenalnya bukan dari dekat. Tapi pernah duduk satu meja meeting bersama. Dia pernah jadi Menteri Perdagangan. Pernah jadi orang dalam lingkaran utama kekuasaan. Wajahnya tak asing. Pemikirannya juga jernih.
Dan kini, ia dipenjara 4 tahun 6 bulan.
Bukan karena mencuri.
Bukan karena memperkaya diri.
Bukan pula karena membagikan uang sogokan ke kroni.
Tapi karena… prosedur.
Tom Lembong dihukum karena memutuskan impor gula. Impor yang katanya dibutuhkan industri. Karena memang ada kekurangan pasokan dalam negeri. Karena keputusan harus dibuat cepat. Dan karena situasi, waktu itu, tidak bisa menunggu sidang demi sidang birokrasi.
Tapi justru itu yang jadi masalah. Katanya, dia melangkahi kewenangan. Katanya, dia tidak sepenuhnya menjalankan prosedur sesuai hukum tata negara. Katanya, ia mengutamakan ekonomi kapitalis, bukan ekonomi Pancasila.
Saya baca sampai tiga kali. Bukan karena tidak percaya. Tapi karena tidak paham—bagaimana mungkin “ekonomi Pancasila” bisa jadi pasal dakwaan?
Lalu saya baca bagian yang meringankan.
Bahwa dia sopan.
Tidak berbelit.
Tidak menikmati uang sepeser pun.
Tidak ada aliran dana ke dirinya.
Lalu?
Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada uang yang masuk kantongnya, tidak merugikan negara dalam bentuk konkret… kenapa dia dipenjara?
Salahnya apa?
Mungkin karena salah zaman. Salah pilihan. Salah warna politik. Atau salah karena terlalu lurus.
Kalau seperti ini, siapa lagi yang berani jadi pejabat?
Kalau kesalahan administratif bisa dijadikan korupsi, siapa yang tak bersalah? Bukankah hampir setiap hari pejabat dihadapkan pada keputusan mendesak yang sering kali membuat prosedur hanya jadi buku di rak belakang?
Saya tidak sedang membela Tom Lembong. Saya membela akal sehat.
Sebab kalau ini dibiarkan, yang akan tumbang bukan cuma satu orang, tapi kepercayaan. Pada hukum. Pada jabatan. Pada negara.
Dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar gula.
Oleh : Azhari Hafid
