Samarinda — Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Melalui siaran pers, Koordinator Lapangan, Faisal Hidayat, AMAK menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti beberapa kasus penting. Di antaranya adalah dugaan manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda), hingga dugaan keberadaan “penguasa bayangan” berinisial “H” yang disebut memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan Pemprov Kaltim.
“Kita prihatin dengan kondisi ini. Jangan karena merasa dekat dengan pejabat, semua bisa diatur seenaknya. Ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal, Rabu (23/7/2025).
Ia juga menyoroti situasi internal Pemprov Kaltim yang menurutnya telah menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. “Pemerintahan itu harus berdasarkan regulasi, bukan karena kedekatan personal atau hubungan kekeluargaan,” tambahnya.
Salah satu poin penting yang disorot AMAK adalah dugaan manipulasi pajak oleh PT BKE, perusahaan yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan elite Kaltim. “Tindakan penggelapan pajak itu tidak hanya merugikan negara, tapi juga mencederai rasa keadilan publik. Apalagi jika pelakunya berlindung di balik kekuasaan,” ungkap Faisal.
Tak hanya itu, AMAK juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses renovasi gedung DPRD Kaltim. Faisal menyebut adanya indikasi pengelolaan anggaran yang tidak transparan serta perbedaan mencolok dalam fasilitas ruangan anggota dewan.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa kontraktor dan sumber anggaran renovasi tersebut. Ada ruangan yang dibangun seadanya, ada pula yang tampak mewah. Ini patut dipertanyakan,” bebernya.
Sebagai bentuk desakan moral dan sosial, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi akan digelar di dua titik vital, yaitu di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor Kejati Kaltim, dengan estimasi massa aksi sekitar 100 orang.
“Aksi ini adalah bentuk komitmen kami sebagai mahasiswa untuk menjaga Kalimantan Timur dari praktik-praktik KKN. Provinsi ini milik semua, bukan milik segelintir orang atau keluarga,” tutup Faisal. (ede)
