JAKARTA— Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah belum menyentuh akar persoalan yang memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai kota. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, demonstrasi bukan semata kekacauan politik, melainkan ekspresi kekecewaan masyarakat atas beban ekonomi yang makin berat dan saluran politik formal yang gagal menyerap aspirasi rakyat.
“Pemerintah cenderung melihat demonstrasi hanya sebagai ancaman stabilitas politik. Padahal, masalah utama adalah ekonomi masyarakat yang tidak baik-baik saja,” kata Yose, Selasa (2/9).
Peneliti CSIS Deni Friawan menambahkan, krisis kepercayaan menjadi faktor utama. Menurutnya, legitimasi fiskal pemerintah runtuh karena rakyat diminta berhemat dan taat pajak, sementara negara justru melakukan pemborosan.
“Masyarakat melihat inkonsistensi. Pemerintah menambah kementerian, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, hingga menaikkan gaji dan tunjangan DPR,” ujarnya.
Sejumlah ekonom juga menguatkan analisis CSIS. Bhima Yudhistira dari CELIOS menyebut kebijakan fiskal pemerintah makin tidak pro rakyat. Ia menyoroti defisit APBN yang melebar, subsidi energi yang dipangkas, sementara pos belanja birokrasi justru meningkat. “Rakyat merasa mereka menanggung beban, sementara elite menikmati fasilitas,” kata Bhima.
Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam riset terbarunya menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok hingga 38 persen, terendah dalam lima tahun terakhir. Penyebab utama yang disebut responden adalah beban hidup tinggi, korupsi, serta gaya hidup mewah pejabat.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan. “Selama pemerintah hanya merespons demonstrasi dengan pengerahan aparat dan bukan dengan solusi ekonomi, maka potensi eskalasi protes tetap besar,” ujarnya. (ah)
