Kukar Tangani Defisit Rp105 Miliar dengan Tata Kelola Keuangan yang Terkendali
Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan adanya defisit anggaran sebesar Rp105,99 miliar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Meski demikian, kondisi ini berhasil diatasi secara efektif melalui pembiayaan daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Dr. Aulia Rahman, dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 di hadapan DPRD Kukar, Senin 30 Juni 2024.
“Defisit ini terjadi karena belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan yang terealisasi. Namun kami telah menutupinya dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, sehingga tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah,” ujar Bupati Aulia Rahman.
Dalam rinciannya, pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp12,70 triliun atau 88,75% dari pagu anggaran, sementara belanja daerah mencapai Rp12,80 triliun atau 88,14% dari anggaran yang ditetapkan. Selisih antara keduanya menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp105,99 miliar.
Namun, defisit tersebut tertutupi oleh pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp295,97 miliar. Setelah dikurangi penyertaan modal sebesar Rp24 miliar, maka terdapat pembiayaan bersih senilai Rp271,93 miliar, menyisakan SiLPA akhir 2024 sebesar Rp165,93 miliar.
Bupati Aulia Rahman menegaskan bahwa meskipun terdapat defisit, kondisi keuangan daerah tetap dalam posisi terkendali. Bahkan, pengelolaan yang akuntabel ini mendapat pengakuan dari BPK RI dalam bentuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Kukar tahun 2024.
“Defisit anggaran bukanlah sebuah kegagalan, melainkan dinamika fiskal yang wajar dalam pembangunan daerah. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya secara tepat, cermat, dan tetap dalam koridor regulasi,” tegas Bupati.
Pemkab Kukar juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang solid dalam menjaga stabilitas anggaran dan mendorong efektivitas program pembangunan.
“Dukungan legislatif sangat penting dalam pengendalian anggaran, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kami harap sinergi ini terus diperkuat untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” ucapnya.
Bupati Aulia Rahman menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat sistem pengawasan internal.
“Kami berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional, sebagai landasan menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia melalui program Kukar Idaman,” tutupnya.
