Pada Selasa, 26 Mei 2026, perdebatan tentang batas diskresi polisi kembali mengemuka saat publik menyoroti kapan petugas boleh mengambil tindakan tegas terhadap pelaku begal. Jawabannya tidak sesederhana ‘boleh’ atau ‘tidak boleh’. Dalam praktik kepolisian, penggunaan senjata api hanya menjadi pilihan terakhir, dan tetap harus tunduk pada ancaman nyata, kebutuhan mendesak, serta prinsip proporsionalitas.
Di tengah tingginya kekhawatiran warga soal begal, pertanyaan utamanya adalah: kapan tindakan tegas masih dianggap sah, dan kapan justru melampaui kewenangan?
Apa itu diskresi polisi dalam kasus begal?
Diskresi adalah ruang penilaian bagi aparat untuk memilih tindakan paling tepat di lapangan. Namun ruang ini bukan kebebasan tanpa batas. Dalam konteks penanganan begal, polisi tetap wajib mengutamakan keselamatan warga, petugas, dan juga tersangka.
Untuk pembahasan isu sejenis, pembaca bisa menelusuri arsip Lamdak di tag hukum.
Kapan senjata api bisa dibolehkan?
Penggunaan senjata api umumnya baru dipertimbangkan saat ada ancaman langsung terhadap nyawa, pelaku membawa senjata, atau situasi di lapangan tidak memungkinkan penangkapan dengan cara lain. Bahkan dalam kondisi seperti itu, tindakan harus tetap memperhatikan tahapan peringatan, ukuran ancaman, dan risiko bagi orang di sekitar.
Kalau pelaku sudah menyerah, terluka, terdesak, atau tidak lagi mengancam, tindakan menembak tidak lagi bisa dibenarkan sebagai pilihan pertama.
Untuk konteks liputan terkait, lihat juga liputan begal di Kompas.
Mengapa batas ini penting?
Batas yang jelas mencegah tindakan berlebihan sekaligus menjaga kepercayaan publik. Kasus kekerasan jalanan memang menuntut respons cepat, tetapi respons cepat tidak boleh menghapus kewajiban hukum dan akuntabilitas.
Karena itu, setiap kejadian tetap perlu dilihat per kasus: apa ancamannya, bagaimana respons petugas, dan apakah langkah yang dipilih sudah menjadi opsi terakhir.
Intinya, diskresi dalam penanganan begal hanya sah jika digunakan untuk melindungi nyawa dan dilakukan secara proporsional. Di luar itu, tindakan tegas bisa berubah menjadi pelanggaran prosedur.
