JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, anggota DPR mendesak agar rencana pemindahan ibu kota ini dievaluasi menyusul kekhawatiran terhadap beban biaya yang drastis membengkak. Di sisi lain, Kepala Otorita IKN menegaskan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan bahkan dipercepat.
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, secara tegas meminta pemerintah mengevaluasi rencana IKN. Salah satu perhatian utamanya adalah potensi tingginya biaya transportasi masyarakat menuju pusat pemerintahan baru.
Bambang memperkirakan jika dua juta orang mengakses IKN melalui transportasi udara—dengan tarif Rp 1,5 juta per penumpang—beban biaya bisa mencapai Rp 3 triliun per hari, belum termasuk penginapan dan kebutuhan lainnya.
Faktor lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung: Bandara Sultan Aji di Balikpapan hanya memiliki 30 posisi parkir pesawat, sementara kapasitas Bandara IKN juga tergolong terbatas, dengan kemampuan melayani hanya sekitar 600 penumpang per hari.
Menurut Bambang, rencana pemindahan ini berpotensi menyulitkan dan membebani rakyat, sehingga perlu kajian mendalam termasuk kecukupan infrastruktur dan aksesibilitas.
Kepala Otorita IKN: Pembangunan Tetap On-Track dan Dipercepat
Menanggapi sorotan tersebut, Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai jadwal dan tidak dimoratorium. Justru sebaliknya, pemerintah mempercepat penyelesaian proyek-proyek tahap pertama.
Progres pembangunan IKN pada fase awal telah mencapai sekitar 99%, khususnya untuk gedung-gedung perkantoran dan istana wakil presiden. Sisa pekerjaan difokuskan pada penyelesaian kantor, infrastruktur pendukung, serta kawasan legislatif dan yudikatif.
Basuki menyebut percepatan ini sejalan dengan target pemerintah dan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar IKN fase dua selesai dalam tiga tahun ke depan. (ah)
