LAMDAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah program unggulan nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan ini bukan sekadar formalitas, tapi menyentuh langsung aspek fasilitas dan pendampingan di lapangan.
Sebagai bentuk keseriusan, seluruh kelurahan di Samarinda telah diminta untuk menyediakan fasilitas awal bagi sekretariat koperasi di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) Samarinda, Jusmaradhana Alus, menegaskan bahwa koperasi yang baru dibentuk membutuhkan sokongan agar tidak berjalan sendiri.
“Koperasi baru tidak bisa langsung mandiri. Karena itu, kami jemput bola, mulai dari penyediaan tempat hingga pendampingan awal,” katanya, Senin (21/7).
Dari total 59 kelurahan di Samarinda, masing-masing diarahkan untuk aktif memfasilitasi operasional koperasi. Mulai dari penyediaan lokasi sekretariat hingga pembinaan SDM.
“Kami bantu dari awal, jangan dulu bicara soal iuran. Tugas kami sekarang adalah memastikan koperasi ini berjalan,” tegas Jusmaradhana.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari arahan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang ingin menjadikan Samarinda sebagai daerah percontohan pengembangan koperasi modern di Indonesia.
“Kalau diberi kepercayaan, kami siap buktikan bisa menjalankannya dengan baik,” tambahnya.
Koperasi Merah Putih sendiri dirancang bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai grosir kebutuhan pokok masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Saat ini, pemetaan potensi usaha di tiap kelurahan sedang dilakukan agar koperasi bisa tumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
“Ini bukan proyek sekali jalan. Setiap bulan akan ada pembinaan dan evaluasi. Kalau tidak aktif, bisa kami cabut rekomendasinya,” ujarnya tegas.
Lebih jauh, Diskumi menekankan pentingnya profesionalisme pengurus koperasi. Penunjukan pengurus tidak boleh berdasarkan hubungan kekeluargaan semata, tetapi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas.
“Kami akan dorong manajemen koperasi yang transparan, akuntabel, serta memiliki SDM yang berkualitas,” lanjut Jusmaradhana.
Ke depan, koperasi diharapkan bisa bergerak lebih luas di sektor-sektor produktif sesuai regulasi yang berlaku.
“Bukan hanya soal simpan pinjam. Koperasi ini harus bisa membantu menekan angka kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.(*)
