Penajam – Suara peluit, teriakan orasi, dan derap langkah massa kembali memenuhi halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Senin (11/8). Ratusan tenaga honorer kategori R3 dan R4 berunjuk rasa menuntut kejelasan status kepegawaian mereka.
Sejak pukul 08.00 Wita, para honorer berkumpul membawa spanduk berisi desakan agar pemerintah daerah memberikan komitmen tertulis terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Dari kantor bupati, rombongan bergerak menuju Gedung DPRD PPU untuk meminta penjelasan langsung.
Aksi ini bukan yang pertama. Pada Juli lalu, tuntutan serupa telah disuarakan, namun belum ada jawaban final. Kali ini, massa berharap ada langkah konkret dan terukur.
Ketua DPRD PPU Raup Muin menegaskan, proses pengangkatan honorer tidak bisa diputuskan sepihak oleh daerah. Mekanisme tersebut diatur secara nasional oleh Kementerian PAN-RB.
“Ini bukan persoalan menunda. Semua sudah kita usulkan ke pusat, lengkap dengan data ribuan honorer. Sekarang tinggal menunggu proses seleksi administratif,” ujarnya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan honorer.
Ia menambahkan, PPU justru lebih cepat dalam mengajukan usulan dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. “Balikpapan dan Paser saja masih mempersiapkan data, sementara kita sudah lebih dulu mengirimkan. Tinggal menunggu hasil dari kementerian,” kata Raup.
Meski penjelasan itu disampaikan, para honorer tetap berharap ada jaminan tertulis dari pemerintah daerah, agar perjuangan mereka tak berakhir tanpa kepastian.
Sementara itu, DPRD PPU memastikan akan terus mengawal proses ini hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, agar aspirasi honorer mendapatkan jawaban yang mereka nantikan. (ek)
