Jakarta – Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mencapai titik akhir setelah perseteruan yang memuncak pada Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Muktamar yang seharusnya berlangsung tiga hari (27-29 September 2025) itu diwarnai kericuhan dan adu jotos antar kader, hingga melahirkan dua klaim Ketua Umum: Muhamad Mardiono (Plt. Ketua Umum sebelumnya) dan Agus Suparmanto (mantan Menteri Perdagangan).
Konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan klaim aklamasi ini dinilai berpotensi melemahkan partai, terutama setelah kegagalan PPP meloloskan kadernya ke DPR RI pada Pemilu sebelumnya.
Ketegangan dualisme ini akhirnya mereda setelah dilakukan Islah (perdamaian) di antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Pada Senin (6/10/2025), Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengesahkan Surat Keputusan (SK) terbaru tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Masa Bakti 2025-2030.
Muhamad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP. Agus Suparmanto menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP PPP. Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) diisi oleh Taj Yasin Maimoen (Wakil Gubernur Jawa Tengah), tokoh yang sebelumnya diusulkan oleh kubu Agus Suparmanto.
Menteri Supratman mengonfirmasi bahwa SK tersebut diterbitkan setelah kedua kubu mengajukan permohonan perubahan susunan kepengurusan yang telah direkonsiliasi. “Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya (kubu Mardiono dan kubu Agus). Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” ujar Supratman.
Muhamad Mardiono menyambut baik rekonsiliasi ini dan memastikan bahwa islah tersebut akan dilanjutkan hingga ke tingkat kepengurusan di bawah.
“Nanti di bawah kami juga disatukan melalui kepengurusan yang segera disempurnakan, yaitu melalui forum Mukernas,” ungkap Mardiono.
Agus Suparmanto juga menegaskan bahwa seluruh kubu di PPP kini bersatu di bawah kepemimpinan Mardiono. “Secara keseluruhan ini sudah ada suatu prinsip. Bahwa ini sudah terjadi rekonsiliasi,” katanya.
Dengan berakhirnya konflik, fokus utama PPP saat ini adalah melakukan konsolidasi internal besar-besaran dan merumuskan strategi untuk kembali lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Meskipun islah ini membawa angin segar, mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) menyatakan bahwa kesepakatan damai ini mungkin tidak akan memuaskan seratus persen seluruh pihak. Ia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi dan mendorong kader untuk menerima kepengurusan yang baru demi masa depan partai. (ek)
