LAMDAK – Presiden Republik Indonesia ke 7, Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal manuver hukum Presiden Prabowo. Tak cuma itu, ia juga enggan menanggapi isu dukungan PDIP pada penggantinya itu.
Dikutip dari laporan Detik, Jokowi hanya menyatakan komentar normatif atas dua hal tersebut.
Ia menekankan bahwa kebijakan Abolisi dan Amnesti yang diberikan Prabowo pada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatifnya Presiden.
“Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden,” katanya.
Ia yakin, Prabowo telah melakukan pertimbangan yang matang, dan sudah melalui pertimbangan hukum hingga sosial politik sebelum mengeluarkan keputusan itu.
“Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya,” sebut mantan kader PDIP itu.
Kemudian soal amnesti Hasto, alih-alih memberikan tanggapan keras, Jokowi malah mengajak semua pihak menghormati keputusan Presiden.
“Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial, politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan,” tukasnya.
Komentar serupa juga disampaikan Jokowi soal sikap politik yang akan diambil PDIP, yang belakangan disinyalir bakal merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Sinyalmen ini disampaikan oleh Presiden ke 5, Megawati Soekarnoputri ketika Bimtek Partai di Bali baru-baru ini.
Menurut Jokowi, pernyataan Megawati itu merupakan sikap internal partai, dan dirinya tidak mengomentari hal demikian lebih dalam.
“Itu internal partai, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” tukasnya.(*)
