Jakarta — Pemerintah pada Jumat, 24 April 2026, kembali memberi sinyal kuat bahwa ekonomi digital makin masuk ke jalur formal. Melalui pembaruan KBLI, sektor kripto dan kecerdasan buatan (AI) kini tercatat dalam klasifikasi usaha resmi di Indonesia.
Langkah ini dinilai penting karena memberi pelaku usaha peta yang lebih jelas saat mengurus perizinan, membaca ruang bisnis, dan menyiapkan pengembangan layanan. Di tengah pertumbuhan startup dan bisnis berbasis teknologi, kehadiran klasifikasi baru dianggap bisa mengurangi area abu-abu yang selama ini sering muncul di sektor digital.
Sejumlah laporan menyebut KBLI 2025 menjadi payung baru bagi aktivitas usaha yang sebelumnya belum punya kode yang benar-benar spesifik. Untuk industri kripto, pembaruan ini membuka jalur pengakuan yang lebih tegas. Sementara bagi pelaku AI, klasifikasi resmi membantu perusahaan rintisan, penyedia solusi otomatisasi, dan pengembang teknologi memperjelas posisi usahanya di mata regulator.
Dari sisi industri, kebijakan ini diperkirakan memudahkan pemetaan sektor baru, baik untuk investor maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, kepastian klasifikasi berarti ada acuan yang lebih rapi saat menyusun rencana ekspansi, bermitra, atau mengurus administrasi usaha.
Meski demikian, implementasi di lapangan tetap akan bergantung pada aturan turunan dan penafsiran teknis dari otoritas terkait. Yang jelas, keputusan memasukkan kripto dan AI ke dalam KBLI menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mulai diperlakukan sebagai sektor matang yang memerlukan dasar regulasi lebih tegas.
