Oleh : Azhari Hafid
Awalnya hanya Facebook.
Juga Instagram. X. WhatsApp. YouTube.
Pemerintah Nepal menutup semuanya.
Alasannya: terlalu banyak kritik. Terlalu keras suara protes korupsi yang muncul di sana.
Tapi, seperti biasa, larangan justru jadi pemantik. Api lebih cepat menyebar dari yang dibayangkan. Larangan itu pun buru-buru dicabut. Tapi terlambat.
Gen Z sudah turun ke jalan.
Anak-anak muda itu sudah terlalu lama menunggu. Angka pengangguran mereka 22 persen. Hampir seperempat dari mereka tidak punya pekerjaan. Dan itu di tengah kemiskinan lebih dari 20 persen.
Bagaimana tidak marah?
Mereka sudah tidak percaya lagi pada pidato. Tidak lagi yakin pada janji. Jalanan jadi pilihan. Kathmandu pun terbakar oleh gelombang manusia muda.
Polisi kaget. Tentara kaget. Gas air mata ditembakkan. Peluru karet menyusul. Bahkan ada peluru tajam.
Hasilnya: 19 orang tewas.
Tapi api tak padam. Justru membesar. Gedung-gedung pemerintah jadi sasaran. Parlemen. Kantor perdana menteri, Singha Durbar. Gedung Mahkamah Agung. Bahkan rumah tokoh-tokoh senior ikut hangus.
Semua simbol negara seakan runtuh dalam hitungan jam.
Militer turun tangan. Jalanan dijaga. Jam malam diberlakukan. Helikopter mengevakuasi para menteri. Mereka memperingatkan: merusak atas nama protes tetap saja kejahatan.
Tapi siapa yang peduli? Suara yang sudah terlanjur pecah tak bisa dipaksa diam hanya dengan ancaman.
9 September 2025.
Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Katanya, demi “menyelesaikan situasi luar biasa.” Artinya sederhana: ia tidak sanggup lagi.
Kini tentara jadi penengah. Menjaga agar negeri kecil di Himalaya itu tidak jatuh ke jurang perang saudara. Tapi apakah cukup? Apakah Nepal bisa disatukan kembali hanya dengan jam malam dan helikopter?
Atau justru sejarah sedang mengulang dirinya lagi—bahwa di negara kecil ini, pemerintah bisa jatuh hanya karena satu tombol: blokir media sosial.
Indonesia harus belajar.
Anak muda kita sama: mereka juga Gen Z. Mereka pun hidup di era digital. Menutup media sosial di zaman ini sama saja menutup suara mereka.
Yang bisa dilakukan bukan membungkam. Tapi mendengar. Bukan menutup aplikasi, tapi membuka ruang dialog. Karena bila suara tidak diberi tempat, mereka akan mencari jalan sendiri. Dan jalanan—seperti di Kathmandu—bisa menjadi pilihan yang paling mudah.
Tapi pelajaran Nepal bukan hanya soal Medsos.
Kuncinya ada pada tiga hal: kebebasan berbicara, lapangan kerja, dan korupsi.
Tanpa kebebasan berbicara, rakyat hanya bisa memendam. Lalu meledak.
Tanpa lapangan kerja, anak muda hanya bisa marah. Lalu melawan.
Dan tanpa pemberantasan korupsi, semua pidato pejabat hanyalah omong kosong.
Apalagi ditambah gaya hidup pejabat yang pamer kemewahan.
Rakyat lapar melihat itu.
Nepal memberi contoh: api tak pernah besar dari dirinya sendiri. Ia selalu dimulai dari percikan kecil—dari sebuah blokir aplikasi.
Indonesia tidak boleh menunggu percikan itu menyala.
