Samarinda — Rencana pengadaan satu unit mobil dinas bernilai sekitar Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menarik perhatian publik dan memicu perdebatan di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menantang.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, kendaraan tersebut memang direncanakan sebagai mobil dinas pimpinan daerah yang memiliki kemampuan teknis mumpuni untuk menjangkau berbagai wilayah di Kaltim yang medan dan infrastruktur jalannya belum memadai.
Sri menyatakan bahwa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sering melakukan kunjungan langsung ke pedalaman hingga titik yang sulit dijangkau kendaraan biasa. “Kalau beliau ingin tahu kondisi riil di lapangan, kendaraan kepala daerah harus bisa menembus medan yang ada,” kata Sri kepada awak media di Samarinda, Jumat (20/02/2026).
Pengadaan ini menurutnya bukan sekadar soal protokoler, tetapi juga untuk mendukung mobilitas kerja yang efektif ketika meninjau lokasi pembangunan atau rencana pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil.
Hanya saja, sejumlah informasi mencatat bahwa kendaraan dinas yang diadakan merupakan SUV premium berteknologi hybrid dengan kapasitas mesin sekitar 3.0 liter dan fitur-fitur kenyamanan tinggi yang biasa ditemui di kelas mewah. Jenis kendaraan ini disebut mirip dengan Range Rover varian tertinggi, lengkap dengan fitur suspensi udara, tenaga lebih dari 400 PS, serta kemampuan all-wheel drive.
Kembali ke Sri mengatakan spesifikasi ini dipilih bukan semata untuk nyaman, tetapi agar kendaraan bisa melewati medan berat, berlumpur, dan berbatu yang sering ditemui saat kunjungan kerja di pedalaman.
Namun, rencana pengadaan ini mendapat sorotan tajam dari publik dan kalangan pengamat kebijakan. Beberapa pihak menganggap pembelian kendaraan dengan harga sedemikian tinggi tidak tepat di tengah seruan efisiensi anggaran, terutama mengingat tekanan fiskal daerah yang dirasakan dalam penyusunan APBD 2026.
Beberapa netizen bahkan melontarkan kritikan keras di media sosial terhadap pernyataan Sekda yang menjelaskan alasan teknis pembelian mobil mewah tersebut, dengan sejumlah komentar menyebut alasan yang diberikan kurang meyakinkan.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim melalui Sekda menegaskan kembali bahwa keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan kebutuhan operasional yang dinilai mendesak bagi kepala daerah ketika melakukan kunjungan kerja ke seluruh wilayah Kalimantan Timur. (ek)
