Samarinda – Rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Angka fantastis tersebut memicu perdebatan, terutama soal urgensi dan prioritas anggaran di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Menanggapi polemik itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi pejabat, melainkan untuk menunjang operasional pemerintahan.
“Perlu saya luruskan, ini bukan pembelian untuk gaya-gayaan atau foya-foya. Kendaraan operasional itu ada peruntukannya dan melalui mekanisme penganggaran yang sah,” tegas Rudy kepada awak media di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan penjelasan yang dihimpun dari sejumlah media lokal, pengadaan kendaraan dinas tersebut telah masuk dalam dokumen anggaran dan melalui pembahasan bersama DPRD. Spesifikasi kendaraan disebut disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas pimpinan daerah, termasuk untuk agenda luar daerah dan koordinasi lintas kementerian.
Rudy menekankan bahwa semua proses dilakukan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Semua ada aturannya. Tidak mungkin kita beli tanpa dasar hukum dan tanpa pembahasan. Kalau memang nilainya segitu karena spesifikasinya menunjang tugas, ya itu bagian dari kebutuhan kerja,” ujarnya.
Sorotan Publik dan Respons Pemprov
Isu ini mencuat setelah beredar informasi mengenai nilai pengadaan kendaraan yang disebut mencapai Rp8,5 miliar. Publik mempertanyakan urgensi pembelian tersebut di tengah kondisi ekonomi masyarakat dan kebutuhan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal itu, Rudy menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan pengawasan. “Silakan diawasi. Kalau ada yang perlu dikoreksi, kita evaluasi. Pemerintah tidak anti kritik,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh, termasuk dari sisi kebutuhan operasional dan efektivitas kerja pemerintahan.
Meski membela rencana pengadaan tersebut, Rudy mengaku telah meminta jajarannya memastikan prinsip efisiensi tetap menjadi prioritas.
“Saya sudah minta agar benar-benar dihitung manfaatnya. Jangan sampai ada pemborosan. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Polemik mobil dinas Rp8,5 miliar ini pun diprediksi masih akan bergulir, terutama dalam pembahasan lanjutan di DPRD Kaltim dan ruang publik. (ek)
