Polemik pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali menguat pada Sabtu (25/4/2026) setelah kader Gerindra di daerah itu melontarkan kritik keras. Sorotan utama datang dari perbandingan yang dibuat Rudy antara penunjukan keluarganya di struktur tim ahli dengan relasi politik di lingkar Presiden Prabowo Subianto.
Rudy sebelumnya menegaskan, “Itu hak saya sebagai gubernur” saat merespons pertanyaan soal adiknya yang masuk Tim Ahli Gubernur. Pernyataan itu kemudian memantik reaksi lanjutan dari internal Gerindra Kaltim, yang menilai analogi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan tafsir politik yang tidak perlu.
Di Samarinda, polemik ini membuat komunikasi politik Pemprov Kaltim ikut disorot. Kritik yang muncul tidak hanya soal pilihan kata, tetapi juga soal batas antara kewenangan kepala daerah dan sensitivitas publik ketika nama Presiden ikut dibawa ke dalam pembelaan.
Sejumlah kader Gerindra Kaltim meminta Rudy memberi klarifikasi agar isu ini tidak melebar. Mereka menilai publik justru membutuhkan penjelasan yang lebih jernih tentang dasar penunjukan, alasan politik di balik pernyataan itu, dan bagaimana pemerintah provinsi menjaga kepercayaan di tengah situasi yang sudah telanjur panas.
Dengan tensi yang masih tinggi, polemik Rudy Mas’ud dan Gerindra Kaltim diperkirakan belum akan cepat mereda. Selain menyangkut nama besar di partai penguasa, kasus ini juga membuka kembali perdebatan tentang etika komunikasi pejabat daerah ketika berbicara di ruang publik.
