Presiden Prabowo Subianto menandatangani desain kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 22 April 2026. Langkah ini menandai masuknya proyek inti pemerintahan ke tahap yang lebih rinci, setelah sejumlah fasilitas dasar di kawasan Nusantara lebih dulu disiapkan bertahap.
Desain anyar itu menempatkan kompleks legislatif dan yudikatif sebagai bagian penting dari wajah baru IKN sebagai ibu kota politik. Target penyelesaian kawasan tersebut dipatok pada 2027, sehingga pada 2028 IKN diharapkan sudah memiliki fondasi yang lebih lengkap untuk menopang aktivitas kenegaraan.
Bagi Kalimantan Timur, keputusan ini membawa sinyal kuat bahwa pembangunan IKN tak lagi berhenti di infrastruktur dasar. Tahap berikutnya adalah menata ruang kerja lembaga negara agar terhubung dengan kawasan pemerintahan, transportasi, dan fasilitas penunjang lain secara terpadu.
Sejumlah laporan media pada hari yang sama juga menggambarkan keputusan ini sebagai pengesahan desain baru kawasan inti IKN, termasuk penyesuaian arsitektur dan penataan ruang yang disebut akan memperkuat identitas Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern.
Dengan target rampung 2027, perhatian kini mengarah pada kecepatan pengerjaan, konsistensi anggaran, dan koordinasi lintas lembaga. Publik di Kaltim dan daerah penyangga akan menunggu apakah fase desain ini benar-benar diikuti percepatan konstruksi yang sejalan dengan jadwal yang sudah diumumkan.
