Balikpapan — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di kawasan IKN tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
Menurut Basuki, proyek gedung lembaga negara tersebut tetap menjadi prioritas dan terus berjalan sesuai rencana. Ia menyebut masyarakat tidak perlu ragu terhadap kelanjutan pembangunan yang sudah masuk ke tahap pengembangan berikutnya.
Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif di IKN masih diarahkan pada periode 2027–2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk kawasan legislatif, pembangunan mencakup Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Di sisi yudikatif, pekerjaan dibagi ke dalam dua paket pembangunan. Paket pertama meliputi Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Selain gedung utama, infrastruktur pendukung juga terus disiapkan. Di antaranya pembangunan jalan kawasan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum yang akan terhubung melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk menopang kawasan inti pemerintahan IKN.
Seluruh perkembangan ini menegaskan bahwa agenda pembangunan IKN tetap berjalan di tengah pengetatan anggaran. Bagi Kaltim, kelanjutan proyek ini penting karena berkaitan langsung dengan arah investasi, konektivitas, dan pusat pertumbuhan baru di Nusantara.
