Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mengirim sinyal keras soal disiplin anggaran. Di tengah ancaman defisit APBD 2026 yang disebut bisa mencapai Rp700 miliar hingga Rp800 miliar, ia meminta pejabat membatasi hotel saat perjalanan dinas.
“Kalau penggunaan hotel, itu sudah kita batasi. Kalau bisa ya tidur di mesjid kah,”
Ahmad Yani, Ketua DPRD Kukar
Pernyataan itu bukan sekadar simbol hemat. Yani mengatakan DPRD harus memberi contoh lebih dulu ketika ruang fiskal daerah semakin sempit dan belanja mulai bersinggungan dengan beban utang yang belum selesai.
Ia juga menyebut jika defisit benar-benar menembus Rp800 miliar sampai Rp900 miliar, banyak kegiatan akan dipangkas. Menurut dia, proyek yang belum mendesak lebih baik ditahan daripada memaksa anggaran bekerja di luar kemampuan kas daerah.
“Kalau defisit benar-benar Rp 800 sampai Rp 900 miliar, tentu banyak kegiatan yang harus dipangkas,” kata Yani.
Di lingkungan DPRD, efisiensi disebut sudah menyentuh perjalanan dinas, belanja sekretariat, hingga konsumsi rapat. Di level daerah, Yani menilai ketidakpastian transfer dari pusat membuat penyusunan APBD 2026 semakin rumit, sehingga penundaan dianggap pilihan yang paling realistis.
Meski terdengar keras, pesan Yani jelas: Kukar sedang berada di fase di mana setiap rupiah harus dijaga, dan gaya hidup pejabat tak lagi bisa mengabaikan tekanan fiskal yang ada di depan mata.