NUSANTARA — Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, terus berjalan. Hingga pertengahan November 2026, progres fisik kawasan legislatif mencapai rata-rata 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.
Progres kawasan legislatif dan yudikatif IKN
Perkembangan itu diketahui setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Kamis, 12 November 2026. Peninjauan mencakup lokasi Gedung Sidang Paripurna di kawasan legislatif dan pembangunan Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pekerjaan gedung perkantoran masih berada dalam jalur target, meski percepatan tetap diperlukan menjelang akhir tahun.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Di kawasan legislatif, pembangunan Gedung DPD RI tercatat 22,75 persen dan Gedung MPR RI 24,33 persen. Sementara itu, Gedung DPR I mencapai 21,91 persen, Gedung DPR II 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen. Progres jalan di kawasan tersebut telah mencapai 41,49 persen.
Kolam retensi dukung konsep kota spons
Pada kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen. Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada pada 25,27 persen, sedangkan jalan kawasan mencatat progres 46,69 persen.
Rombongan juga meninjau kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik. Pekerjaan fisiknya telah mencapai sekitar 70 persen, sementara realisasi keseluruhan paket kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026.
Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengelola limpasan air dan mendukung konsep kota spons di Nusantara. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029 untuk melengkapi ekosistem pemerintahan di ibu kota baru.








