Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
HukumKaltimSamarinda

Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Capai 265 Kasus hingga September 2026

9
×

Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Capai 265 Kasus hingga September 2026

Sebarkan artikel ini

SAMARINDA — Sebanyak 265 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat di Samarinda sepanjang Januari hingga September 2026. Angka itu sudah melampaui total laporan selama 2025 yang berjumlah 264 kasus.

Korban didominasi anak

Data layanan perlindungan daerah mencatat 268 korban dalam periode tersebut. Sebanyak 166 korban merupakan anak, sedangkan 102 lainnya perempuan. Pada 2025, jumlah korban yang tercatat mencapai 303 orang.

Example 300x600

Peningkatan laporan itu diikuti penguatan mekanisme rujukan agar korban dapat lebih cepat terhubung dengan layanan yang sesuai. Kebutuhan penanganan dapat mencakup pendampingan hukum, pemeriksaan kesehatan, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi sosial.

RUPAWAN dipakai untuk mempercepat layanan

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Samarinda, Violetta, mengatakan penguatan rujukan dilakukan melalui inovasi Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda atau RUPAWAN.

“Inovasi RUPAWAN mempermudah proses penanganan korban agar bisa segera mendapatkan layanan yang dibutuhkan melalui koordinasi antarinstansi tanpa terkendala prosedur birokrasi,” kata Violetta, Selasa, 17 November 2026.

Menurut dia, kebutuhan setiap korban berbeda sehingga layanan harus disesuaikan dengan kondisi dan bentuk bantuan yang diperlukan. Koordinasi lintas lembaga menjadi penting karena layanan hukum, kesehatan, psikologis, dan rehabilitasi sosial berada pada kewenangan yang berbeda.

Standar rujukan ditetapkan

Wali Kota Samarinda menerbitkan SK Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 pada 2 November 2026 tentang Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak. Aturan itu menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam mengatur alur layanan, pembagian tanggung jawab, koordinasi, serta tindak lanjut rujukan.

Standar tersebut juga menetapkan pelayanan berbasis waktu agar korban tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh penanganan lanjutan. Penguatan sistem rujukan diharapkan membuat proses perlindungan lebih terarah dan mengurangi hambatan birokrasi bagi korban maupun keluarga.