Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Kaltim

28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim Belum Punya NIK, Kejati Siapkan Perwalian

6
×

28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim Belum Punya NIK, Kejati Siapkan Perwalian

Sebarkan artikel ini

SAMARINDA – Sekitar 28 ribu anak terlantar tercatat di Kalimantan Timur, tetapi sebagian masih menghadapi kendala administrasi kependudukan dan belum memiliki wali yang sah. Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama pemerintah daerah menyiapkan pendampingan perwalian agar anak-anak tersebut dapat memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengakses hak dasar.

Perwalian jadi pintu masuk pengurusan NIK

Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana mengatakan persoalan perwalian banyak ditemukan pada anak yang tinggal di sejumlah yayasan. Tanpa penetapan wali, proses pengurusan identitas kependudukan dapat terhambat.

Example 300x600

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” kata Chatarina setelah penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Untuk anak beragama Islam, penetapan wali dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara proses bagi anak nonmuslim ditempuh melalui Pengadilan Negeri sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

NIK harus berlanjut ke pendidikan dan kesehatan

Chatarina menegaskan kepemilikan NIK bukan tujuan akhir. Identitas kependudukan menjadi pintu masuk bagi anak-anak terlantar untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan hak lain sebagai warga negara.

“Ini tidak selesai sampai mereka memiliki NIK, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan,” ujarnya.

Pendataan lanjutan masih diperlukan untuk memastikan jumlah anak yang telah memiliki NIK dan yang belum. Pemerintah daerah juga diminta memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi layanan nyata, bukan berhenti pada penandatanganan kerja sama.

Pemda buka peluang dukungan CSR

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan penanganan anak terlantar membutuhkan aksi bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia membuka peluang pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pemenuhan hak anak.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” tegas Rudy.

Ia menambahkan, perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur dapat disinergikan agar penanganan persoalan anak tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan anak yang belum memperoleh hak dasar.