Sorotan terhadap permintaan kursi pijat Rp125 juta kembali memicu perdebatan publik di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya menyampaikan permintaan maaf di tengah riuh kritik yang ikut menyeret pembahasan soal gaya hidup pejabat dan komunikasi politik pemerintah daerah.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat atas polemik ini.”
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim
Polemik ini tidak hanya berhenti pada isu fasilitas kerja yang dianggap berlebihan. Percakapan publik juga melebar ke soal keterlibatan keluarga di lingkar pemerintahan, yang dinilai sebagian warga perlu dijelaskan dengan lebih jernih agar tidak menimbulkan tafsir liar.
Permintaan maaf tersebut menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan, tetapi tekanan publik masih terasa. Sejumlah warga menuntut penjelasan yang lebih rinci mengenai latar belakang keputusan dan bagaimana prioritas belanja pemerintah disusun di tengah kebutuhan pelayanan dasar yang terus disorot.
Kasus ini menunjukkan bahwa sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran dan perilaku pejabat semakin tinggi. Di Kaltim, pemerintah daerah kini dituntut lebih terbuka, hati-hati, dan konsisten agar perhatian publik bisa kembali ke agenda pembangunan yang lebih mendesak.
