Samarinda — Polemik anggaran makan-minum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat pada Minggu, 26 April 2026, setelah angka belanja Rp10 miliar kembali ramai diperbincangkan di ruang publik. Sorotan itu membuat Pemprov Kaltim harus kembali memberi penjelasan agar angka yang beredar tidak dibaca sepotong-sepotong.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pos anggaran tersebut merupakan bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan, mulai dari jamuan kerja hingga agenda kedinasan. Dalam penjelasan resmi yang beredar, pemerintah daerah juga menyebut tren belanja makan-minum justru menurun dibanding periode sebelumnya.
Isu ini menjadi perhatian karena masyarakat semakin sensitif terhadap belanja rutin pemerintah, apalagi di tengah dorongan efisiensi dan transparansi anggaran. Di Kaltim, perdebatan soal pos makan-minum bukan cuma soal nominal, tetapi juga soal kejelasan manfaat dan akuntabilitas penggunaan uang publik.
Dengan sorotan yang masih kuat, penjelasan lanjutan dari Pemprov Kaltim akan menjadi kunci untuk meredam spekulasi. Publik kini menunggu apakah pemerintah mampu menjelaskan struktur belanja itu secara lebih terbuka dan mudah dipahami, sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi benar-benar dijalankan.
