NUSANTARA — Nilai investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus naik dan kini sudah mencapai Rp72,39 triliun. Otorita IKN menyebut capaian itu menjadi penanda bahwa pembangunan Nusantara tidak berhenti, melainkan makin ditopang kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri.
75 PKS, 65 pelaku usaha, dan 6 negara investor
Pada Kamis (14/5/2026), Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan angka investasi tersebut menunjukkan kepercayaan pasar yang terus bergerak ke arah yang positif. Ia menegaskan pembangunan IKN bukan sekadar soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembentukan ekosistem kehidupan kota yang utuh.
“Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah masa depan kota Indonesia, caranya adalah dengan bersama-sama kita membangun ekosistem kehidupan, layanan, hunian, dan berbagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat,” ujar Troy Pantouw.
Rinciannya, investasi swasta murni tercatat Rp60,29 triliun, sedangkan fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga mencapai Rp12,10 triliun. Secara keseluruhan, sudah ada 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha di kategori investasi swasta murni, plus 15 penugasan untuk K/L.
Ekosistem kota mulai bergerak
Dari total kerja sama itu, 11 PKS berasal dari investor asing yang melibatkan delapan perusahaan dari enam negara: Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Sementara 64 PKS lainnya datang dari pelaku usaha nasional.
Masuknya investasi juga mulai terasa pada sektor riil. Aktivitas bisnis makanan, minuman, dan layanan penunjang kebutuhan pekerja maupun pengunjung di kawasan Nusantara mulai tumbuh, termasuk hadirnya merek seperti Roti’O yang mengisyaratkan pasar jangka panjang di kawasan itu.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Lamdak sebelumnya juga mencatat bahwa pembangunan Nusantara tetap berlanjut setelah putusan MK terkait UU IKN. Baca juga MK Tolak Gugatan UU IKN, Pembangunan Nusantara Dipastikan Tetap Jalan.
Untuk konteks kebijakan kawasan, pembaca juga bisa melihat Otorita IKN yang terus mempublikasikan perkembangan pembangunan Nusantara.
