LAMDAK.CO, Penajam Paser Utara — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggencarkan penguatan UMKM lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, melalui program Akademi SIAPIK AKSI 2026 pada Kamis, 11 Juni 2026. Program ini difokuskan pada pembukuan digital, literasi keuangan, hingga pembukaan akses pembiayaan agar pelaku usaha di sekitar IKN lebih siap bersaing.
Penguatan itu menjadi bagian dari target agar pembangunan ibu kota baru tak hanya menghadirkan proyek fisik, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang terasa bagi pelaku usaha lokal di wilayah delineasi IKN.
Fokus pada pencatatan digital dan akses permodalan
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menegaskan pembangunan IKN harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Karena itu, pelaku UMKM didorong agar mampu menangkap peluang ekonomi baru yang terus tumbuh seiring pembangunan kawasan.
“Pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi warga lokal,” kata Alimuddin di Sepaku, Kamis.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas usaha dibutuhkan agar pelaku UMKM bisa berdaya saing ketika arus investasi, mobilitas orang, dan permintaan pasar di kawasan IKN terus meningkat.
Melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), peserta dibekali materi tata kelola keuangan sederhana, pengenalan kebanksentralan, ekonomi syariah, digitalisasi sistem pembayaran, sampai perlindungan konsumen. Skema itu ditujukan untuk memperkuat literasi finansial sekaligus memperbesar peluang UMKM memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan.
Pelaku usaha juga dipertemukan langsung dengan sejumlah lembaga jasa keuangan dan perbankan. Pola ini diharapkan memudahkan UMKM mendapatkan model permodalan yang sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.
Kolaborasi OIKN, BI, OJK, dan pemda
Program Akademi SIAPIK AKSI 2026 diinisiasi Sekretariat Kerja Bersama (KOPERBI) IKN bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan serta Otoritas Jasa Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kolaborasi itu juga melibatkan pemerintah daerah dan sektor perbankan untuk memperluas pendampingan usaha.
Sekretariat Kerja Bersama KOPERBI IKN, Aura Pandu Wirawan, menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci agar UMKM lokal tidak tertinggal di tengah laju pembangunan kawasan. “Pencatatan keuangan yang baik juga menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat berkembang dan memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas,” ujarnya.
Salah satu peserta, Reni, pelaku usaha keripik pisang asal PPU, mengaku pembekalan tersebut membantu pelaku UMKM beralih dari pencatatan manual menuju sistem digital yang lebih tertata dan modern.
Bagi OIKN, penguatan sektor usaha warga lokal menjadi bagian penting dari pembangunan kawasan yang inklusif. Sebelumnya, Otorita IKN juga melantik 555 PNS angkatan pertama untuk mendukung operasional pemerintahan di ibu kota baru.
