Samarinda — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat tingkat kemiskinan di Kaltim pada Maret 2026 turun menjadi 5,14 persen. Meski begitu, angka garis kemiskinan Rp935.662 per kapita per bulan kembali memicu pertanyaan publik tentang seberapa jauh statistik itu mencerminkan kondisi hidup warga di lapangan.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menegaskan penghitungan kemiskinan makro memakai metodologi objektif yang disepakati secara internasional. Menurut dia, ukuran itu tidak bisa dibaca hanya dengan persepsi kasat mata, sebab standar resmi juga memasukkan komponen makanan dan nonmakanan.
Garis kemiskinan Rp935 ribu jadi sorotan
“Jadi kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukupi,” ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.
Mas’ud menjelaskan, batas tersebut merujuk pada pedoman Handbook of Poverty and Inequality dan kebutuhan energi 2.100 kilokalori per hari per orang. Ia juga menyebut struktur pengeluaran warga miskin masih didominasi belanja makanan.
“Struktur pengeluaran orang miskin itu dominan di makanan, proporsinya mencapai 70 persen. Angka Rp935 ribu ini sifatnya rata-rata per kapita,” katanya.
Perdesaan lebih tertekan
Meski persentase kemiskinan Kaltim membaik, BPS mencatat ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Penurunan lebih terasa di kota, sementara desa justru masih menghadapi tekanan dari lemahnya pertanian pangan dan komoditas perkebunan rakyat.
Mas’ud menyebut pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk menekan kemiskinan desa karena akses barang dan jasa di wilayah perkotaan jauh lebih mudah.
Data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk miskin Kaltim naik 0,93 ribu orang dibanding Maret 2025, seiring pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan.
Dengan garis kemiskinan yang tetap menjadi ukuran statistik utama, debat publik soal makna “miskin” di Kaltim tampaknya masih akan terus berlanjut — terutama ketika kondisi warga di lapangan terasa lebih rumit dari sekadar angka persentase.
