Samarinda, Lamdak — DPRD Samarinda menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah pinggiran pada Selasa, 28 Juli 2026. Isu ini menegaskan bahwa pemerataan layanan dasar di ibu kota Kalimantan Timur masih belum tuntas, terutama soal akses belajar, sebaran guru, dan kelayakan fasilitas sekolah.
Fasilitas sekolah tidak selalu sama di setiap kawasan
Perbedaan antara sekolah di pusat kota dan di pinggiran bukan sekadar soal bangunan. Di banyak daerah, tantangan utama justru ada pada ruang kelas, ketersediaan buku, jarak tempuh siswa, dan distribusi tenaga pendidik. Ketika komponen itu timpang, pengalaman belajar siswa ikut berbeda.
Karena itu, sorotan DPRD Samarinda penting dibaca sebagai panggilan untuk memetakan kebutuhan pendidikan secara lebih presisi. Kawasan yang jauh dari pusat kota tidak selalu butuh kebijakan yang sama dengan sekolah yang sudah lebih mapan di tengah kota.
Kenapa isu ini kembali mengemuka
Ketimpangan pendidikan biasanya paling terasa di keluarga yang harus memikirkan ongkos perjalanan, waktu tempuh, dan mutu layanan belajar secara bersamaan. Jika tidak direspons dengan langkah yang tepat, anak-anak di wilayah pinggiran akan terus memikul beban yang tidak dialami siswa di kawasan yang lebih dekat dengan pusat layanan publik.
Dalam konteks itu, kebijakan pemerataan guru, rehabilitasi ruang kelas, dan dukungan sarana belajar perlu diperlakukan sebagai prioritas, bukan pelengkap. Laporan-laporan publik tentang pendidikan di Samarinda juga terus mengingatkan bahwa kualitas sekolah semestinya ditentukan oleh kebutuhan siswa, bukan alamat rumah mereka.
Untuk konteks pemberitaan dan pemantauan isu publik, pembaca bisa merujuk ANTARA News sebagai salah satu sumber pemantau berita nasional dan daerah.
