Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong konsep Greater Nusantara agar dampak ekonomi pembangunan ibu kota baru tidak berhenti di kawasan inti. Dalam agenda Jumat Belajar ASN Otorita IKN di Nusantara pada Jumat, 5 Juni 2026, kerja sama regional dengan Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar) ditekankan sebagai kunci agar investasi, logistik, layanan publik, dan lapangan kerja tumbuh lebih merata.
Gagasan itu muncul saat Otorita IKN membahas pengalaman kolaborasi antarkota dari Jepang hingga Eropa bersama akademisi The University of Tokyo dan Toyo University. Dorongan memperluas manfaat pembangunan ini datang ketika proyek-proyek penunjang ibu kota baru juga terus berjalan, termasuk pembangunan jalan Kompleks Yudikatif IKN yang sebelumnya telah kami sorot.
Greater Nusantara disiapkan jadi mesin kolaborasi kawasan
Dalam forum yang dirangkum sumber publikasi, Otorita IKN menyoroti model kolaborasi yang memberi ruang kerja sama fleksibel antardaerah tanpa harus membentuk lembaga yang kaku. Dari Jepang, Nara Model dipelajari sebagai contoh kolaborasi berbasis kebutuhan, mulai dari transportasi, logistik, tenaga kerja, sampai pelayanan publik.
Pelajaran dari Emilia-Romagna di Italia juga dibawa ke meja diskusi. Kawasan itu dinilai berhasil menghubungkan kebutuhan pasar global dengan kapasitas UMKM lokal. Sementara pengalaman Jabodetabekpunjur menjadi pengingat bahwa kerangka hukum dan forum koordinasi saja tidak cukup tanpa mekanisme pelaksanaan yang efektif.
Dampak ekonomi IKN mulai terasa di daerah penyangga
Otorita IKN menyebut tanda-tanda efek ekonomi pembangunan sudah mulai terlihat. Kajian yang dipaparkan dalam forum menunjukkan PPU mencatat pertumbuhan ekonomi 19,9 persen serta penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,45 persen dibanding sebelum pembangunan IKN dimulai. Pada saat yang sama, Balikpapan disebut berperan sebagai gerbang investasi utama, sedangkan Samarinda dan Kukar mulai menerima limpahan manfaat pembangunan.
Kondisi itu membuat konsep Tiga Kota yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dinilai perlu diperluas. Bukan hanya IKN, Balikpapan, dan Samarinda, tetapi juga PPU dan Kukar agar rantai pasok, permukiman, layanan perkotaan, serta simpul industri bisa bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menopang.
Pungky: kota-kota sekitar harus menjadi Greater Nusantara
Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menegaskan pembangunan IKN tidak akan optimal tanpa dukungan kota-kota penyangga di sekitarnya. “Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara,” ujarnya.
Prof. Norihisa Shima dari Toyo University menilai setiap kota dan kabupaten di sekitar IKN perlu memiliki fungsi yang jelas agar bisa saling terintegrasi. Senada dengan itu, Prof. Fumihiko Seta dari The University of Tokyo menyebut pengelolaan kawasan metropolitan akan menjadi faktor penting agar pertumbuhan Nusantara tetap berkelanjutan ketika aktivitas dan populasi terus meningkat.
Bagi Kalimantan Timur, arah kebijakan ini berarti pembangunan IKN tidak semata bicara gedung pemerintahan, tetapi juga bagaimana Balikpapan, Samarinda, PPU, dan Kukar ikut bergerak sebagai kawasan ekonomi yang terhubung. Jika skema kolaborasi ini berjalan efektif, Greater Nusantara berpotensi menjadi kerangka baru untuk memperluas manfaat investasi IKN ke daerah sekitar.
