LAMDAK.CO, Samarinda — SPMB Samarinda 2026 kembali menjadi perhatian setelah daya tampung SMP negeri di kota ini tercatat mencapai 14.512 kursi, sementara jumlah lulusan SD tahun ini sekitar 13.079 siswa. Secara angka kursi memang surplus, tetapi pada Jumat, 12 Juni 2026, sejumlah orang tua mengaku anak mereka tetap sulit menembus sekolah negeri karena pembagian rayon, persaingan nilai, dan mahalnya biaya sekolah swasta.
Keluhan itu datang antara lain dari warga Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Ia bercerita sempat mencoba mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 22, lalu beralih ke SMP Negeri 2. Setelah peluang di dua sekolah itu tertutup, ia akhirnya mengarahkan pilihan ke SMP Negeri 11 yang masih berada dalam rayon tempat tinggalnya.
Alamat keluarganya masuk Rayon 3 yang mencakup Sungai Pinang dan Samarinda Utara. Di rayon ini tersedia pilihan seperti SMP Negeri 11, 12, 13, 19, 26, 27, 29, 30, 42, 47, dan 48. Namun banyaknya daftar sekolah itu, menurut dia, belum otomatis membuat proses memilih sekolah menjadi lebih longgar.
Surplus kursi belum membuat akses masuk sekolah lebih mudah
Orang tua tersebut menilai sistem rayon membuat ruang gerak keluarga lebih sempit dibanding pola penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan keluarga kini tidak leluasa mencoba banyak sekolah ketika pilihan pertama gagal.
“Kalau sekarang kita pakai zona, jadi sulit. Dulu tidak seperti ini, mau daftar ke sekolah mana saja bisa dicoba dulu. Kalau tidak diterima, bisa pilih sekolah lain,” ujarnya.
Ia mengaku memahami tujuan pemerataan pendidikan. Meski begitu, sebagai orang tua ia tetap berharap anaknya bisa masuk ke sekolah yang dianggap punya kualitas lebih baik. “Sebenarnya kita maunya pasti yang bagus. Cuma kalau aturannya seperti itu, ya enggak bisa apa-apa lagi, kecuali lewat jalur prestasi,” katanya.
Tekanan serupa juga terasa dari sisi persaingan nilai. Menurut dia, nilai akademik yang beberapa tahun lalu masih cukup aman kini tidak lagi menjamin peluang lolos. “Anak saya dulu nilai 90 sudah bisa. Sekarang nilai 90 itu seperti biasa saja. Jadi kita bingung harus lari ke mana,” ucapnya.
Biaya sekolah swasta tetap jadi pertimbangan keluarga
Di tengah keterbatasan pilihan di sekolah negeri, sekolah swasta sebenarnya masih tersedia. Namun biaya awal masuk dan iuran rutin membuat banyak keluarga tetap berusaha bertahan di jalur sekolah negeri.
“Kita usahakan negeri dulu karena gratis. Kalau swasta kan ada biaya masuk, daftar ulang, belum lagi SPP. Anak saya yang dulu masuk swasta, awal masuk saja sekitar dua jutaan,” katanya.
Keluhan serupa juga datang dari warga Samarinda Ulu yang menyebut biaya pendidikan sebagai pertimbangan utama, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Karena itu, isu distribusi kursi dan akses antarsekolah diperkirakan masih menjadi sorotan menjelang tahapan pendaftaran resmi. Sebelumnya, Lamdak juga menyoroti peringatan soal integritas dalam SPMB Balikpapan 2026 sebagai cerminan tingginya perhatian publik terhadap penerimaan murid baru di daerah.
