Samarinda, Sabtu, 25 Juli 2026 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyelaraskan rancangan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja daerah bisa memenuhi standar kompetensi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transformasi ekonomi baru.
Langkah itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda. Menurut dia, pendidikan vokasi tidak boleh hanya mengejar penyerapan tenaga kerja yang sudah ada, melainkan harus diproyeksikan mengikuti arah pembangunan daerah dan kebutuhan dunia usaha.
Kurikulum disiapkan untuk kebutuhan kerja yang berubah
“Pendidikan dan pelatihan vokasi tidak boleh hanya berfungsi mengisi lapangan kerja yang tersedia, tetapi harus dirancang selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” kata Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, Kaltim tengah menghadapi perubahan besar seiring pembangunan IKN, tumbuhnya kawasan industri terpadu, serta kebutuhan lapangan kerja hijau. Karena itu, kurikulum perlu disusun lebih dekat dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan.
Fokus pada praktik, instruktur, dan sertifikasi
Sri juga menyebut langkah itu akan ditempuh lewat penyusunan dokumen Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV). Dalam tahap ini, pemerintah daerah menyiapkan penguatan kompetensi pendidik dan instruktur, perluasan tempat praktik kerja, hingga sertifikasi untuk lulusan.
“Langkah tersebut harus segera diwujudkan melalui penyusunan kurikulum, penguatan kompetensi pendidik dan instruktur, penyediaan tempat praktik kerja, hingga pemberian sertifikasi bagi para lulusan,” ujarnya.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muchamad Awaludin menambahkan, perumusan sasaran strategis pendidikan vokasi tidak disusun sepihak. Prosesnya melibatkan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi industri, dan perguruan tinggi dalam tim koordinasi daerah.
Relevan untuk penyangga IKN
Pendekatan berbasis kawasan itu diposisikan untuk memastikan kebutuhan sumber daya manusia di sektor transisi energi, pertanian, dan ekonomi kreatif bisa terserap lebih tepat sasaran. Bagi Kaltim, penyesuaian kurikulum ini menjadi salah satu cara agar pembangunan IKN tidak hanya mengejar fisik infrastruktur, tetapi juga menyiapkan SDM penyangga yang siap kerja.
Baca juga: PPU Usul Bandara Internasional dan Pelabuhan Logistik ke BKPM, Mudyat Noor Dorong Konektivitas IKN dan OIKN Perkuat UMKM Lokal di PPU dan Kukar, Dorong Pembukuan Digital dan Akses Modal.
