Tenggarong — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan rehabilitasi berat untuk sekolah rusak parah tetap berjalan meski daerah sedang menahan belanja. Program ini menyasar sekitar 23 SD dan lima SMP yang masuk daftar prioritas perbaikan tahun ini.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan kondisi ruang kelas dan bangunan yang rusak tidak bisa dibiarkan terlalu lama. “Tetap kita lakukan upayakan rehab berat, ke beberapa sekolah-sekolah,” ujar Heriansyah saat ditemui pada Senin, 10 Agustus 2026.
Didukung APBN 2026
Di tengah tekanan anggaran, Disdikbud Kukar mengandalkan sumber pembiayaan dari luar APBD. Dana rehabilitasi itu diarahkan melalui Kemendikbud dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Skema ini membuat perbaikan sekolah tetap bergerak tanpa membebani kas daerah secara penuh.
Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah daerah juga menjajaki kolaborasi dengan Disdikbud Kaltim dan pihak ketiga melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pembenahan infrastruktur pendidikan dipandang penting agar layanan belajar di Kukar tidak terus tertunda oleh keterbatasan fiskal.
Syarat lahan harus bersih
Heriansyah menegaskan, tidak semua sekolah otomatis masuk program. Syarat utama yang wajib dipenuhi adalah legalitas lahan yang jelas dan bebas sengketa. “Ada sekitar 23 SD dan lima SMP,” katanya, sembari menekankan bahwa administrasi sekolah harus rapi sebelum bantuan dialokasikan.
Untuk liputan daerah lainnya, baca juga kanal Kaltim LAMDAK.
Langkah ini diharapkan mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan di Kukar, terutama bagi sekolah-sekolah yang selama ini menunggu perbaikan menyeluruh. Dengan ruang kelas yang lebih layak, mutu proses belajar mengajar diharapkan ikut meningkat.
