Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
IKN

Deputi OIKN Respons Kritik Bupati PPU, Sebut Ekonomi Sepaku Jadi Pemantik Wilayah Lain

14
×

Deputi OIKN Respons Kritik Bupati PPU, Sebut Ekonomi Sepaku Jadi Pemantik Wilayah Lain

Sebarkan artikel ini
Deputi OIKN Alimuddin merespons kritik soal ekonomi Sepaku di Penajam Paser Utara
Foto editor publik untuk Lamdak

Penajam Paser Utara — Pada Sabtu, 26 Juli 2026, Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alimuddin, merespons kritik Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor soal klaim pertumbuhan ekonomi 19,9 persen. Dalam penjelasannya, Alimuddin menegaskan bahwa ekonomi Sepaku justru bisa menjadi pemantik bagi wilayah lain di PPU.

Sepaku disebut titik tumbuh ekonomi PPU

Alimuddin menilai angka yang dirilis BPS sebaiknya dibaca sebagai gambaran kondisi lapangan, bukan sekadar bahan perdebatan. Menurut dia, pertumbuhan yang terkonsentrasi di Sepaku muncul karena aktivitas konstruksi, pajak usaha, restoran, hotel, dan penginapan yang ikut bergerak di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara.

Example 300x600

“Itu kan setiap tahun berbeda ya. Dia (BPS) kan ngambil rata-ratanya gitu ya, misalkan begini. Pada saat pekerjaan konstruksi rame gitu ya, itu kan semua pajak-pajaknya kan masuk ke PPU, enggak ada masuk ke IKN. Termasuk juga banyak restoran, hotel, penginapan,” kata Alimuddin.

Ia menambahkan bahwa adanya growth pole atau pusat pertumbuhan di satu titik seperti Sepaku lebih baik ketimbang tidak ada wilayah yang tumbuh sama sekali. Dari sudut pandang OIKN, kata dia, tantangannya sekarang adalah bagaimana manfaat ekonomi itu merembet ke kecamatan lain di PPU lewat kolaborasi dan sinkronisasi pembangunan.

UMKM dan pemerataan jadi kunci lanjutan

Alimuddin juga menekankan bahwa pelaku kanal IKN Lamdak dan UMKM lokal perlu ikut masuk dalam ekosistem ekonomi baru di sekitar Nusantara. Ia menyebut wilayah yang belum tumbuh tidak boleh ditinggalkan, melainkan perlu dibantu agar ikut menikmati efek pembangunan yang tengah berlangsung.

Dalam penjelasan yang sejalan dengan laporan lokal lain, OIKN mendorong pemerintah daerah melihat IKN sebagai peluang penguat ekonomi daerah, bukan sebagai sumber kegaduhan angka statistik. Karena itu, perdebatan soal 19,9 persen menurut Alimuddin seharusnya bergeser ke pertanyaan yang lebih praktis: bagaimana wilayah penyangga lain ikut tumbuh setelah Sepaku bergerak lebih dulu.

Di Lamdak, pembacaan ini juga penting karena isu konektivitas dan perkembangan PPU terus berkaitan dengan pertumbuhan wilayah sekitar Nusantara. Sebelumnya, Lamdak juga menyoroti usulan konektivitas PPU melalui bandara internasional dan pelabuhan logistik yang dibahas di artikel terkait PPU.